Tugas Soskom 2: Peristiwa Mei 98

Peristiwa ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Dan penurunan jabatan Presiden Soeharto.Peristiwa Mei 1998 yang merupakan suatu gerakan reformasi di Indonesia ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, baik politik, sosial, dan ekonomi. Dari faktor politik, dipicu oleh pengangkatan kembali Soeharto menjadi Presiden RI setelah hasil pemilu 1997 menunjukkan bahwa Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini berarti dukungan mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998. Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI kemudian Ia membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi.

Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi ini diawali dengan adanya sidang Umum MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998­2003. Presiden Suharto kemudian membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII. Kabinet yang sarat akan kolusi dan nepotisme ini kemudian membuat mahasiswa bergerak. Ditambah dengan terjadinya krisis moneter, maka pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang­barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN, dan mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan.

Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka­luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besarbesaran.

Hal ini berlanjut pada tanggal 13 dan ­14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR.

Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, seperti berikut ini

:

• Krisis Politik

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya,

• Krisis Hukum

Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yanf menyatakan bahwa‘kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).

• Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: hutang luar negeri Indonesia yang sangat

• Krisis Sosial

Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah.

• Krisis Kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.

Melihat aksi­aksi tersebut, akhirnya pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri’. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh­tokoh agama dan tokoh­tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Suharto.

Dan puncaknya, pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA.

Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini tentu saja adalah turunnya Soeharto dari kursi Presiden. Selain berdampak pada turunnya Soeharto dari kursi Kepresidenan, peristiwa Mei 1998 ini juga berdampak pada:

1. Banyak yang hilang pekerjaan akibat tempat­tepat bekerja dirusak ataupun di bakar
2. Kerugian materil yang tidak dapat dihitung lagi.
3. Banyak korban yang menderita fisik dan psikis, apalagi korban dari tindak kekerasan seksual.

Permasalahan ekonomi yang berkepanjangan sejak Tahun 1997, membuat Indonesia mengalami krisis. Terjadi PHK di mana­mana, banyaknya pengangguran dan harga BBM dinaikkan membuat keadaan semakin memburuk. Aksi­aksi mahasiswa yang telah bergulir sejak awal 1998 semakin marak dan menular ke banyak kampus di seluruh Indonesia. Aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang Mei 1998 menemukan momentumnya pada tanggal 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta. Peristiwa ini telah merenggut nyawa empat orang mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam oleh aparat kepolisian.

Kerusuhan Mei 1998 terjadi pada tanggal 13 sampai ­15. Ketiadaannya aparat membuat kerusuhan Mei 1998 ini mencapai klimaksnya pada 14 Mei 1998. Perspektif Politik terjadinya Kerusuhan Mei 1998 tidak lepas dari aspek politik yang terjadi saat itu. Isu rivalitas antara Wiranto dan Prabowo menjadi pembicaraan kalangan elite khususnya elite tentara sejak awal 1998. Sebagian pegamat menganalisa bahwa “konflik” yang terjadi antara Wiranto dan Prabowo sengaja diciptakan Soeharto agar terjadi keseimbangan sehingga tidak ada yang terlalu dominan.

Kasus yang memukul Prabowo menjelang Mei 1998 adalah penculikan aktivis mahasiswa. Kasus penculikan tidak dapat dipisahkan dari situasi keamanan, khususnya di ibukota, pada akhir 1997 dan Januari 1998. Dengan munculnya kasus penculikan, posisi Wiranto menjadi di atas angin. Ia berhasil menampilkan diri sebagai figure demokrat dan seolah­olah berpegang pada hukum. Prabowo mengakui adanya sembilan orang yang ditangkap anggota Tim Mawar. Semuanya telah dilepaskan dengan selamat dan mereka yang masih hilang bukanlah tanggung jawabnya. Artinya, memang ada pihak­pihak lain di luar Prabowo yang ikut menangkap para aktivis. Rivalitas antara Prabowo dan Wiranto jelas mewarnai politik internal di ABRI menjelang Insiden Trisakti dan huru­hara Mei 1998.

Saat terjadinya kerusuhan pun Pangab Wiranto pergi ke Malang pada 14 Mei 1998 dengan membawa banyak jenderal sedangkan saat itu situasi di Jakarta sedang darurat dan tidak ada pengamanan satupun dari Brimob, pasukan Brimob ditarik dan Kostrad yang diturunkan ke lapangan untuk pengamanan. Karena saat itu komando masalah keamanan adalah Mabes ABRI yang membawahi POLRI dan TNI.

Disengaja atau tidak tetapi itu yang terjadi pada saat huru­hara berlangsung. Hubungan Militer dan Sipil saat itu berlangsung baik. Tetapi pada saat itu sipil yang dianggap pro demokrasi dan menginginkan perubahan membuat para petinggi menganggap orang sipil menentang penguas rezim ORBA. Masa pemerintahan ORBA juga dikenal sebagai pemerintahan yang militeristik. Dimana dalam setiap mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, pemerintahan selalu menggunakan militer untuk mengatasi masalah yang sering kali menggunakan cara yang bersifat represif. Pelanggaran HAM dapat dilakukan terang­terangan dimanapun oleh alat negara tanpa adanya proses hukum.

Awal 1998 saat pemerintahan Orba berlangsung terjadi krisis. Krisis yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah saat itu membuat rakyat melakukan tindakan kejahatan di mana­mana. Aksi masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa mulai terjadi dimanamana. Aksi dilakukan untuk menuntut mundur Soeharto karena dinilai telah gagal dalam mengatasi masalah krisis Indonesia. Soeharto memerintahkan militer untuk menghalang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan militer tidak segan­segan melakukan tindakan represif yang berujung pada kematian di kalangan demonstran. Situasi ini membuat Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden saat itu.

DAMPAK PERISTIWA MEI 1998

• Dampak Negatif

1. Agenda reformasi telah ditetapkan melalui berbagai ketetapan MPR dan berbagai produk perundang-udangan yang baru, tetapi setelah berlangsung lebih dari 12 tahun lamanya, terasa bahwa reformasi berjalan secara belum terarah.
2. Bila dinilai kembali kepada kondisi sebelum reformasi maka tampak bahwa kekuasaan yang pada wkatu dulu bersifat otoriter, sekarang harus bersifat demoratis, pemerintahan yang terpusat harus menjadi desentralisasi. Pemerintahan yang bersifat tertutup dan penuh larangan serta pengawasan seharusnya lebih terbuka, transparan, serta kebebasan.
3. Rasionalitas dan objektivitas telah tersisihkan sehingga muncul egoism, perseorangan maupun kelompok tanpa mengidahan etika, moral, norma, dan hukum yang ada. Politik kekerasanbanyak bermunculan dan berkembang mewarnai kehidupan baru dalam masyarakat sehingga sulit mengatasi maupun kehidupan bermasyarakat bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini harus segera diatasi dan dihapuskan.

• Dampak Positif

1. Dampak positif reformasi dapat kita rasakan dan kita saksikan melalui berita-berita media massa, serta surat kabar dan internet maupun pendapat-pendapat pengamat bidangnya. Munculnya suasana baru yang bisa kita saksikan diantaranya terdapatnya kebebasan pers, kebebasan akademis, kebabasan berorganisasi dan lain-lain yang selama ini belum pernah ada, termasuk kebebasan pemikiran dalam memperjuangkan pembebasan tahanan politik maupun narapidana politik, hal ini bisa dinilai sebagai lambang dari suatu kebebasan berpolitik di Indonesia.
2. Timbulnya kesadaran baru masyarakat bisa bertindak dan berbuat sesuatu serta melakukan perubahan-perubahan diantaranya pendobrakan atas rasa ketakutan berpolitik, terhadap proses pembodohan yang telah berlangsung hampir lebih dari tiga puluh tahun.
3. Memang, sebelum gerakan reformasi dimulai maka semua orang merasakan kelemahan tidak bisa berbuat apa pun tanpa daya dan takut berpolitik, berpendapat, dan berbicara. Namum, dengan pengalaman baru bereformasi, masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa, mulai sadar dan memiliki serta dapat memperjuangkan politik mereka yang benar-benar dapat membawa ke arah perubahan yang positif, kesadaran baru ini penting sekali artinya dalam rangka perjuangan selanjutnya menuju reformasi yang total dan menyeluruh.